CAPRES DAN CAWAPRES 2014, DPW PBB DIY USULKAN YUSRIL-DAHLAN ISKAN

DPW PBB DIY akan mengajukan ke pusat pasangan Yusril Ihza Mahendra dan Dahlan Iskan sebagai capres dan cawapres tahun 2014. Kedua tokoh tokoh tersebut memiliki kelebihan masing-masing sehingga dinilai layak untuk menjadi pemimpin bangsa Indonesia kedepan.
Demikian diungkapkan Stering Comite (SC) Rakerwil III DPW PBB DIY, Ir. Teguh Santoso disela-sela Rakerwil dan Pelatikan Pengurus DPW, DPC PBB, Minggu (11/3) di wisma Melati. Pelantikan dilakukan oleh wakil ketua umum DPP PBB, Abdurahman Tardjo. Sedang rakerwil ini mengambil tema Keahlian Integritas Kejujuran Didedikasikan untuk kepentingan Rakyat.
Kita mengusulkan kedua tokoh ke pusat untuk menjadi pertimbangan oleh DPP PBB dalam menjaring calon presiden dan wakilnya tahun 2014. Keduanya memiliki kelebihan, Yusril Ihza Mahendra ketua dewan syuro PBB sebagai ahli tata negara, sedangkan Dahlan Iskan dikenal sebagai tokoh yang fenomenal dan merakyat sebagai pengusaha sukses.
Ketua DPW PBB DIY Drs. Yuno Hedi, menambahkan pihaknya akan melakukan perekrutan secara terbuka untuk calon anggota legislatif tahun 2014 baik di tingkat DPRD II Kota/Kabupaten dan DPRD I Propinsi maupun DPR RI untuk Pusat. Saat ini baru ada 3 caleg yakni di DPRD Gunung Kidul.
Dari Tahun ke tahun jumlah caleg kita memang menurun dan ini menjadi bahan evaluasi. Kita memang menerapkan politik hanya menyebar brosur untuk mengenalkan tokoh dan sosok caleg kepada masyarakat tanpa money politic. Tapi sekarang kita sudah buktikan yang menggunakan politik uang efeknya korupsi, ujarnya yang didampingi oleh sekjen DPW PBB DIY Ali Maskur, S.Pd.
Dari Rakerwil ini ia berharap akan mendapatkan caleg yang berkualitas dan memiliki integritas serta keahlian dan kejujuran. Pihaknya juga mengutamakan untuk memilih caleg dari kalangan muda. Namun karena UU pemilu baru ditetapkan April 2012 mendatang, maka pihaknya akan mensosialisaikan lebih lanjut tentang syarat dan ketentuan serta pendaftaran setelah April.

Perbedaan 1 Syawal politisi harus Netral

Perlu digarisbawahi masalah perbedaan penentuan 1 Syawal adalah karena perbedaan methode yang digunakan. Para politisi yang notabene negarawan harus bersikap bijak dan santun. Tidak boleh membawa masa dalam masalah perbedaan ini.

Perlu menjadi catatan untuk tahun-tahun kedepan pemerintah harus membuat kalender yang lebih baik, jika masih ada keraguan tidak perlu dicatumkan dalam kalender untuk hari rayanya. Karena bagi masyarakat umum menjadi bingung dalam mengambil keputusan dan aktivitas yang berkaitan dengan hari raya.
Pemerintah akhirnya memutuskan awal 1 Syawal 1432 Hijriah jatuh pada tanggal 31 Agustus 2011. Dengan demikian, perayaan Idul Fitri atau Lebaran secara nasional ditetapkan pada tanggal tersebut.

Keputusan ini diperoleh melalui Sidang Isbat yang dipimpin langsung oleh Menteri Agama Suryadharma Ali di kantor kementerian, Senin (29/8/2011), setelah mendengarkan berbagai masukan. "Sidang Isbat memutuskan 1 Syawal 1432 Hijriah jatuh pada hari Rabu 31 Agustus 2011," ungkapnya.

Keputusan ini diambil berdasarkan empat garis besar pandangan peserta Sidang Isbat, terutama poin bahwa mayoritas pemberi saran dalam sidang yang disebutnya tentu memperhatikan laporan dari berbagai titik ru'yah, sekaligus fatwa MUI menyetujui bahwa 1 Syawal jatuh pada tanggal 31 Agustus.

Sebelum Sidang Isbat dimulai, kementerian dan para tokoh agama Islam mendengarkan pemaparan mengenai posisi hilal atau bulan pada petang hari di berbagai daerah oleh Anggota Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama RI dari Planetarium Cecep Nurwendaya. Dalam presentasinya, Cecep mengatakan, dari 22 sistem penentuan posisi hilal, mayoritas melihat posisi hilal belum mencapai 2 derajat sebagai syarat mulainya bulan baru. Oleh karena itu, hari raya Idul Fitri diperkirakan memang jatuh pada tanggal 31 Agustus.

Saat sidang dimulai, Suryadharma mempersilakan Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Ahmad Jauhari untuk menyampaikan laporan hasil ru'yah dari berbagai wilayah di Nusantara. Ahmad mengatakan, laporan dari 30 lokasi, mulai dari Sumatera Barat hingga Indonesia Timur menyebutkan belum melihat hilal atau bulan sebagai tanda awal bulan baru. Dengan demikian, 1 Syawal 1432 Hijriah dan juga tanggal perayaan hari raya Idul Fitri yang resmi secara nasional jatuh pada Rabu (31/8/2011).

Namun demikian, Ahmad mengatakan, ada sekitar dua laporan yang mengaku sudah melakukan ru'yah dan melihat hilal atau bulan, yaitu dari Jepara, Jawa Tengah, dan Cakung, Jakarta Timur. Artinya, Lebaran bisa jadi dirayakan besok, Selasa (30/8/2011).

Para tokoh agama yang hadir pun diperkenankan memberi masukan. Pihak Muhammadiyah meminta ru'yah di Jepara dan Cakung ikut dipertimbangkan. Sementara itu, yang lainnya berpendapat ru'yah tersebut tak bisa dipercaya.

Sidang Isbat merupakan ritual tahunan yang dilakukan kementerian untuk menetapkan perayaan Idul Fitri berdasarkan pemantauan posisi hilal atau bulan pada petang hari di berbagai daerah. Selain tokoh dari berbagai ormas Islam dan perwakilan DPR RI, Sidang Isbat tahun ini juga dihadiri oleh duta besar negara sahabat, di antaranya dari Yaman, Brunei, Palestina, Lebanon, Malaysia, Kuwait, dan Mesir.
Sumber://http://nasional.kompas.com/read/2011/08/29/20360096/Pemerintah.Putuskan.Lebaran.31.Agustus

NAZARUDDIN DAN ISTRINYA AKHIRNYA DIPANGGIL KPK

Undang-undang tentang tidak pidana korupsi dan pencegahannya telah beberapa dikeluarkan. Namun pelaksanaan di ranah pengelolaan negara belum maksimal, sudah ada pisau dan namun yang akan menggunakan untuk memotong rantai korpsi di negeri ini masih sulit. Silahkan anda bisa download ini UU tentang Korupsi, UU no 46 tahun 2009 dan UU no30 tahun 2002

Pemanggilan ini terkaitan dugaan korupsi di PMPTK dalam pengadaan barang di lembaga Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan. Ini berbeda dengan apa yang beredar hangat dbicarakan terkait dugaan korupsi di wisma atlet di kemenpora. KPK menggunkapkan bahwa karena apa yang dilakukan ini sesuai dengan perkembangan kasus yang telah ditangani KPK. Banyak kasus yang ditangani sehingga belum tentu kasus yang hangat di public sesuai dengan yang tengah diteliti oleh KPK.
Sementara itu wakil menteri PendidikanNasional(wakamendiknas) Faisal Jalal siap diperiksa oleh KPK. Beliau bertanggungjawab dengan apa yang telah dilakukan di kementeriannya. Dan jika memang terbukti siap menerimasegala konsekuensinya sebagai pejabat.
Dalam pemanggilan ini juga melipatkan istri Nazaruddin yaitu Neneng Sriwahyuni terkait dugaan kasus di Kemenakertrans. Publik sekarang dibuat untuk memahami lebih banyak kasus yang melibatkan kasus-kasus yang sebelumnya tidak kedengaran dan mulai dipublikasikan. Kasus istri ini sebelumnya public buta, namun KPK mulai mengembangkan kasus-kasus yang gelap menjadi terang sehingga publikmenjadi tahu.
Sementara muncul surat pemanggilan dari KPK untuk Nazaruddin Partai Demokrat berjanji akan memulangkannya. Namun rakyat selalu diajak untuk bersabar terkait dengan kasus besar yang melibatkan penguasa. Sedangkan kasus yang sudah lama sampai sekarang juga belum kelar. (Yhy#2)

PEMIMPIN DARI RAHIM PENDIDIKAN

Hiruk pikuk pemilihan presiden mulai dirasakan, tidak terkecuali pemilihan kepala daerah menambah gegap gempita suasana. Iklan bermunculan di media cetak dan elektronik untuk meraih simpati masyarakat. Kandidat dengan media komunikasi yang ada mengiklankan diri sebagai calon-calon pemimpin masa depan. Calon-calon pemimpin tersebut memiliki latar belakang politik, ormas, budaya, dan tradisi berbeda, tapi yang jelas mereka memiliki persamaan, sama-sama pernah dibesarkan dalam rahim pendidikan. Calon-calon pemimpin tersebut merupakan ........... Baca selanjutnya

TINDAK KORUPSI BUKAN CERMINAN BANGSA INDONESIA

Tindak korupsi telah mewarnai kancah politik di Indonesia, yang sejak digulirkan orde reformasi. Petinggi negara telah menjadi bagian yangberkesempatan untuk bertindak korupsi dan sekaligus menjadi pembasmi wabah korupsi itu sendiri. Logika yang ada adalah orang yang bisa melakukan korupsi karena 1.dalam posisi yang tepat untuk melakukan korupsi, 2.adanya dukungan orang a.dari dalam lingkungan dia bekerja, b.adanya dorongan dari orang terdekat seperti istri/suami, anak/orang tua. 3.Lemahnya pengawasan dari a.penegak hukum (hukum yang bisa dibeli), b.lemahnya masyarakat untuk menghukum orang yang berkorupsi c.lemahnya institusi keagamaan dalam berperan dimasyarakat.
Faktor-faktor ini akan berkembang dalam bentuk yang lebih modern seiring perkembangan pengelolaan negara. Sampai dalam batas tertentu wacana orde reformasi adalah pengelolaan negara dengan carayang modern namum orang-orang yang mengelola negara tersebut belum mempunyai referensi bagaimana cara yang dianggap modern tersebut. Mereka para pengelola yang mengaku orde reformasi hanya mempunyai cara yang telah dijalankan orde sebelumnya yaitu dengan pemilu setiap lima tahun dan dengan bagi uang, dan masyarkat juga berfikir begitu sekarang saat pemilu minta uang pada partai.
Namun usaha kearah yang bersih dan wibawa telah dikerjakan oleh DPR dengan dikeluarkanya undang-undang tipikor (dapat klik didwonload ini) uu no 30 tahun 2002, dan dikeluarkan lagi uu no tahun 2009, (dapat klik didwonload ini). Bahwa kewibawaan negara dimata negara lain adalah bagaimana kondisi pejabatdan masyarakat dalam mengelola dan melaksanakan kehidupan dalam berbangsa.

Silahkan Berikan Masukkan.